JOMBANG, AJTTV.COM – Dewan Pengurus Pusat (DPP) bersama DPC Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” menyoroti sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Ormas tersebut mendesak pemerintah daerah agar mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat luas.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro, Rahmat Putra Perdana, S.Pd., yang didampingi Ketua DPC Kabupaten Jombang, Dedik Muklasin, menegaskan bahwa penataan prioritas anggaran daerah sangat krusial untuk mencegah timbulnya polemik di tengah masyarakat.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah rencana pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa yang belakangan memicu pro-kontra publik.
BACA JUGA : Tingkat Kepatuhan Pajak Turun, Tim Gabungan Tulungagung Gelar Razia dan Sediakan Layanan Bayar di Tempat
”Perbedaan pandangan di tengah masyarakat ini perlu dijawab melalui penjelasan yang terbuka mengenai dasar kebijakan, manfaat program, serta sumber pembiayaannya agar tidak memicu kesalahpahaman,” ujar Pria yang biasa dipamggil Dana, Kamis (23/7/2026).
Empat Poin Sorotan Utama
Selain isu kendaraan operasional, Ormas 212 Loro Siji Loro mencatat setidaknya empat poin kritis yang dinilai perlu segera direspons Pemkab Jombang diantaranya Prioritas Anggaran yaitu Mendorong alokasi anggaran daerah agar lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik langsung.
Selain itu kata Dana, mendorong Percepatan perbaikan dan pembangunan jalan, sistem irigasi, serta fasilitas umum yang mendesak bagi warga serta Peningkatan mutu dan aksesibilitas pada sektor pelayanan kesehatan serta pendidikan dan Penguatan keterbukaan publik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Siapkan Langkah Audiensi
Ketua DPC Ormas 212 Kabupaten Jombang, Dedik Muklasin, menambahkan bahwa pihaknya aktif menyerap aspirasi dari bawah dan berkomitmen menyalurkannya sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sebagai langkah konkret, DPP dan DPC Ormas 212 Loro Siji Loro berencana melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Pemkab Jombang guna membuka ruang dialog.
BACA JUGA : Dari LASKAR Farm, Irfan Hakim Mengajarkan Arti Kasih Sayang kepada Sesama Makhluk Hidup
”Kami berharap seluruh kebijakan yang menggunakan anggaran negara benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Kami siap mendukung program yang bermanfaat, tetapi pemerintah juga harus terbuka,” tegas Dana.
Pihaknya juga menandaskan, jika ruang dialog belum memberikan kejelasan, penyampaian aspirasi secara damai siap ditempuh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
